(Dok. KBRI)

Kuala Lumpur-Atdikbudkl.org: Pertengahan pekan lalu, Kedutaan Besar Republik Indoensia (KBRI) bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia mengadakan Serasehan yang menghadirkan narasumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas beberapa hal penting terkait pekerja migran di Malaysia.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah melakukan inovasi dalam meningkatan pelayanan publik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang salah satu fokusnya layanan pendidikan di wilayah Sabah, Sarawak, dan Semenanjung.

Diperkirakan bahwa sekitar 3-4 juta warga Indonesia berada di Malaysia, mayoritas bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan pabrik. Menurut para pemateri, banyaknya WNI merantau ke Malaysia karena beberapa faktor, yakni  tingginya angka pengganguran di Indonesia, terbatasnya lapangan pekerjaan dan tawaran gaji yang lebih tinggi di Malaysia.

Diketahui bahwa terdapat masalah pada pekerja migran adalah  rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan kerja membuat para migran Indonesia di luar negeri sulit bersaing di bursa kerja global.

PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan devisa peringkat ke-6 RI. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam membela hak-hak dan kepentingan PMI di Malaysia. Untuk itu, upaya diplomasi oleh kantor perwakilan RI setempat terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan WNI di luar negeri, termasuk program pemutihan oleh setiap pemerintah atau kerajaan di luar negeri. Sosialisasi akan pentingnya dokumen dan keterampilan juga perlu terus digalakkan.

Rantai utama dari beragam permasalah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah permasalahan perekonomian. Untuk itulah, MPR/DPR terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki perekonomian tanah air dengan percepatan dan pemerataan pembangunan.

Rahayu Saraswati P. Anggota DPR RI dari Gerinda dan ketua jaringan anti perdagangan orang mengungkapkan bahwa permasalahan utama tentang hak-hak bagi PMI adalah hukum yang melindungi WNI tidak berlaku di Malaysia. Diplomasi dan bantuan hukum terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi warga negaranya.

DPR terus mendorong pemerintah, baik melalui regulasi maupun peningkatan anggaran untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

KBRI Kuala Lumpur melalui slogannya “KBRI Zaman Now” berupaya untuk terus memperbaiki pelayanan dokumen WNI di Malaysia. Tidak kurang dari 900 dokumen berhasil dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur setiap harinya.

Banyak program di luncurkan KBRI KL untuk memutus rantai percaloan dan pungutan liar, salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi yang bisa diakses melalu telpon selular.

Akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berada di Malaysia juga terus diupayakan dan ditingkatkan. Setelah wilayah Sabah dan Serawak yang sukses dengan CLC-nya, KBRI KL melalui Atdikbudnya saat ini sedang mengupayakan akses layanan pendidikan bagi WNI anak usia sekolah yang ada di Semenanjung.

KBRI KL juga mengupayakan pelatihan-pelatihan bagi para PMI bermasalah di rumah KBRI. Mereka diberikan pelatihan wirausaha melalui program “Saya Mau Sukses.”

Bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah atau kedapatan memiliki kasus hukum, akan dibantu sepenuhnya. Namun masalah dokumen nonprosedural dimiliki oleh para pekerja migran membuat mereka selalu kalah dalam persidangan. Untuk itu, upaya diplomasi selalu diupayakan oleh pemerintah sebelum perkara masuk ke persidangan.

Ada ketentuan yang perlu dikatahui PMI ketika mereka kedapatan bermasalah dengan polisi Malaysia. Diantaranya adalah mereka hanya berhak ditahan 1 x 24 jam untuk diproses, berhak mendapatkan bantuan hukum, berhak menelpon ke keluarga/kerabat/ke orang penting untuk mengabarkan keberadaannya, dan juga berhak meminta pendampingan Bahasa yang dikuasai.

Masalah PMI di Malaysia, hendaknya diangkat menjadi isu nasional dan program nasional. Agar masalahnya tidak berlarut dan segera dapat dituntaskan. (Dahlia, Wildan Herdiansyah, dan Azwar Sutihat)

EditorKerjasama Atdikbud
(Dok. KBRI) Kuala Lumpur-Atdikbudkl.org: Pertengahan pekan lalu, Kedutaan Besar Republik Indoensia (KBRI) bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia mengadakan Serasehan yang menghadirkan narasumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas beberapa hal penting terkait pekerja migran di Malaysia. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur...