(Dok. Edunews.id)

Kota Kinabalu – Atikbudkl.org: Kantor Perwakilan RI di Malaysia sedang melakukan koordinasi intensif terkait program repatriasi siswa Community Learning Center (CC) di Sabah dan Sarawak. Masalahnya pemerintah negara setempat tidak lagi memberikan izin tinggal bagi anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah mencapai umur 15 tahun.

Pada tanggal 22 Juni bertempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Mokhammad Farid Maruf Ph.D, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur melakukan diskusi perihal program repatriasi anak-anak TKI di Malaysia.

Hadir pada kegiatan pembahasan dan diskusi tersebut Bapak Cahyono Rustam,P.F. Pensosbud KJRI Kota Kinabalu, Ibu Ringgi Perdini P.F. Pensosbud KJRI Kuching, Ibu Firma Agustina, P.F.Pensosbud KRI Tawau, Bapak Encik Abdul Hajar, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Bapak Istiqlal, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Bapak Dadang Hermawan, Koordinator Penghubung (KP) Community Learning Center (CLC) Malaysia, Sdr. Nasrullah Ali Fauzi, KP CLC Sarawak (Miri), Sdr. Riki Rikmansyah KP CLC Tawau, Sdr. Lucky Fathria KP CLC Sarawak (Kuching), staf Atdikbud dan beberapa guru SIKK terkait.

Kegiatan tersebut diawali dengan laporan Bapak Dadang Hermawan, KP CLC Malaysia serta para guru SIKK terkait yang antara lain menyampaikaan bahwa pada tahun 2019 jumlah siswa CLC yang akan mengikuti program repatriasi adalah 623 anak dengan rincian sebagai berikut Repatriasi Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) : 500 anak, Repatriasi Yayasan : 48 anak dan Repatriasi Mandiri : 75 anak.

Untuk Program Repatriasi ADEM, telah ditunjuk 23 guru yang akan mendampingi anak-anak ke 45 sekolah mitra yang berada di 10 provinsi di Indonesia. Pendampingan tersebut terbagi dalam 4 zona yaitu Zona Jawa Timur, Bali, Lombok sebanyak 145 peserta, Zona Jawa Barat, Banten dan Lampung sebanyak 187 peserta Zona Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 37 peserta dan Zona Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan sebanyak 131 peserta.

KP CLC Malaysia juga menyampaikan beberapa kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi berkaitan dengan program Repatriasi ADEM tersebut yang antara lain pembiayaan guru pendamping yang saat ini masih mandiri yang diperoleh dari hasil urunan guru-guru CLC. Selain itu, mahalnya biaya transportasi menuju sekolah-sekolah yang dituju sehingga cukup membebani siswa dan orangtua serta proses seleksi yang memakan waktu cukup panjang yang juga memerlukan biaya yang cukup besar.

Atdikbud dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi yang besar kepada para guru CLC yang terlibat dalam program repatriasi tersebut yang selama ini dilaksanakan secara mandiri. Untuk selanjutnya, Atdikbud meminta agar program ini dapat diinformasikan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Kemdikbud RI agar program repatriasi ini dapat memperoleh dukungan baik berupa pendanaan maupun distribusi sehingga di masa mendatang siswa yang mengikuti program repatriasi tidak harus didampingi sampai ke sekolah yang dituju, namun cukup diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

Atdikbud juga meminta agar para KP CLC untuk segera membuat kalender kegiatan monitoring siswa repatriasi sebagai dasar untuk pengajuan dana kepada Pemerintah RI pada tahun berikutnya.

Bagaimanapun, berhasil tidaknya program ini tergantung juga kepada daerah sejauh mana bersedia membuka pintu sekolah untuk menerima anak-anak TKI yang selama ini bersekolah di dalam ladang kepala sawit. “Dalam hal mencerdaskan anak bangsa merupakan tugas dan tanggung jawab bersama,” tegas Atdikbud. (ESW)

EditorKerjasama Atdikbud
(Dok. Edunews.id) Kota Kinabalu - Atikbudkl.org: Kantor Perwakilan RI di Malaysia sedang melakukan koordinasi intensif terkait program repatriasi siswa Community Learning Center (CC) di Sabah dan Sarawak. Masalahnya pemerintah negara setempat tidak lagi memberikan izin tinggal bagi anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah mencapai umur 15 tahun. Pada tanggal 22...